Berita Terkait Hukum
-
Rabu, 30/03/2022 18:35 WIB Kategori Hukum Kejagung Gelar Operasi Intelijen Berantas Produk Impor yang Dilabeli Lokal
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Direktur Penyidikan mengeluarkan surat perintah tugas untuk melakukan pencarian data dan informasi barang-barang produk luar negeri yang dijual seolah-olah sebagai produk dalam negeri (PDN).Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan, surat perintah tersebut dikeluarkan menindaklanjuti instruksi Jaksa -
Kamis, 13/01/2022 19:46 WIB Kategori Hukum KPK Menangkap dan Memenjarakan Walikota Kota Bekasi
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintahan Kota Bekasi.KPK selanjutnya menetapkan 9 orang tersangka, dengan 4 orang diduga sebagai pihak pemberi yaitu AA selaku Direktur PT ME, LBM selaku pihak swasta, SY -
Kamis, 18/11/2021 19:14 WIB Kategori Hukum Manager UPB Kebayoran Lama, Manager Milioner di Perumda Pasar Jaya Jakarta, Ketakutan Menerima Surat Konfirmasi Wartawan
Manager Milioner bukan berarti manager yang tangguh dan teruji sebagai pemimpin, bisa saja si Manager tersebut adalah Manager pencuri penghasilan perusahaan, karena Manager tangguh adalah manager yang berani menghadapi tantangan dan tidak berlindung dibawah ketiak orang. Perkataan diatas adalah memberi gambaran kepada Manager UPB Pasar Kebayaran lama/ Manager Area 11 -
Selasa, 05/10/2021 18:53 WIB Kategori Hukum KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Rutan Polres Jakarta Selatan
Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng). Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, Azis Syamsuddin langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan. "Tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari pertama -
Minggu, 04/04/2021 22:00 WIB Kategori Hukum Pemerintah Resmi Tolak KLB Partai Demokrat Deli Serdang
Pemerintah secara resmi memutuskan menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.Menkumham menegaskan tata cara pemeriksaan dan atau verifikasi