Rabu, 18/11/2020 00:11 WIB

DUGAAN KKN PENGGUNAAN DANA DAK PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 1 DEPOK

Penulis: Drs Jannus Panjaitan/ Pemred
Depok - Eltrapost,


Pembangunan WC  di SMP NEGERI 1 DEPOK  dengan menggunakan Dana DAK Pendidikan ditenggarai masyarakat sebagai  cara Kepala Sekolah SMP N 1 Depok dan jajaran terkait untuk mengeruk dana dari APBN untuk mendapat untung kepada diri sendiri dan orang lain,  karena bangunan itu dipaksakan  pembangunannya.

Banguna WC yang dibangun dibelakang sekolah yang diperuntukan untuk siswa Laki-laki dan Perempuan, dibangun di atas lahan Taman yang baru 4 tahun dibangun dengan dana pembangunan sebesar  300 juta rupiah, Kata Pemred Obor Keadilan saat dihubungi media ini Senin 16/11/2020.

Selanjutnya pemred ini mengatakan, dari pengamatan Timnya yang terjun langsung kelapangan, terlihat dengan jelas bangunan ini asal-asalan dibangun seperti, perencanaan yang tidak matang karena dibangun di atas taman sehingga mengurangi keindahan taman tersebut, material dan pengerjaannyapun tidak professional. 

Dana DAK ini diduga peruntukannya tidak tepat untuk membangun WC di Sekolah ini lantaran bangunan WC sudah ada dua, satu  peruntukan  khusus guru dan yang lainnya untuk siswa.

Dana yang digunakan untuk pembangunan bangunan WC ini adalah sebesar 240 juta rupiah dengan sumber dana dari APBN, yakni DAK Kementerian Pendidikan, tetapi dari pengamatan Tim Media Nasional Obor Keadilan dana tersebut sangat besar kalau hanya membangun WC saja. Selanjutnya Pemred Obor Keadilan itu berkata, dari beberapa tukang yang dikonfirmasi tentang nilai bangunan itu, mereka mengatakan nilai bangunan itu paling 60 juta rupiah dan paling mahal sebesar 80 juta rupiah.

Selanjutnya Pemred ini mengatakan, permasalahan ini akan dilaporkan ke departemen pendidikan jika para pihak di SMP N 1 Depok ini bungkam tidak mau menjelaskan secara jujur tentang permasalahan ini, agar dilakukan evaluasi tentang penggunaan DAK tersebut, dan jika pihak kementerian bungkam baru akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku, ujarnya mengakhiri perbincangan.( Jannus P)