Kementerian Agama meminta para dai atau penceramah agar menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan dan meneduhkan bagi masyarakat pada musim kampanye politik.

"Kami sudah sampaikan kepada mereka untuk sekali lagi menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mencerahkan yang meneduhkan, yang tidak berpotensi menimbulkan konflik, tidak berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin di Jakarta, Rabu 3/1/2024 yang lalu.

Kamaruddin mengatakan Kemenag kini telah memiliki lembaga yang mewadahi para dai yang dinamai Majelis Dai Kebangsaan (MDK). Majelis dai tersebut telah beranggotakan sekitar 12 ribu penceramah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.  

Ada tiga poin yang menjadi peta jalan MDK, pertama dakwah menyasar masyarakat perkotaan. Ia menyebut pengurus dan anggota MDK hendaknya memiliki strategi khusus dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat perkotaan yang dinamis.  

Kedua, dakwah akan menyasar anak muda. Ia menyebutkan, generasi muda yang terdiri dari generasi milenial dan Z ini berjumlah 52 persen dari total penduduk Indonesia.  

Terakhir, para dai juga harus menyampaikan ceramah secara progresif dengan tidak berkutat pada tema ritual semata. Menurutnya, tanpa meninggalkan tema ritual, masyarakat harus diberikan pencerahan berbagai isu kekinian dengan pendekatan agama.

Guru Besar Ilmu Hadis UIN Alauddin Makassar mengatakan para dai, khususnya yang tergabung dalam MDK, harus menjadikan agama sebagai instrumen perekat sosial.

Para dari, kata dia, memang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda dan hal tersebut merupakan hak mereka. Namun saat mengisi ruang-ruang majelis keagamaan, mereka harus menyampaikan keteduhan.

"Itu pesan yang terus-menerus kita sampaikan agar mereka tetap netral. Soalnya di masyarakat itu juga terjadi kombinasi (pandangan politik)," kata dia.

Beberapa waktu lalu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tantangan dai dan penceramah agama ke depan sangat kompleks di tengah kehidupan umat beragama.

Menag berharap MDK sebagai organisasi dan mitra pemerintah dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk bergerak bersama merawat kebhinnekaan, menciptakan harmoni, dan membangun moderasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. (Humas Depag/Tim Red)