Jakarta - Eltrapost,
Pemerintah berkomitmen menjadikan Nawacita sebagai ruh dalam pembangunan nasional. Nawacita yang merupakan janji Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari lembaga kepresidenan sepakat meningkatkan sinergi mewujudkan Nawacita. Sala satu upayanya adalah dengan membangun kesepahaman tentang pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional sehingga sejalan dengan visi-misi Presiden.

“Bappenas dan KSP akan berkoordinasi secara intensif untuk meningkatkan efektivitas pencapaian visi-misi Presiden,” kata Kepala Staf Presiden Teten Masduki dalam acara Sinkronisasi Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis, 3 Maret 2016.

Menurutnya, sinkronisasi ini penting agar program prioritas termaktub dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu memastikan konsisten RPJMN dan RKP sesuai dengan Nawacita.
“Nawacita belum menjadi bagian sepenuhnya dari RPJMN dan RKP. Masih ada gap. Maka ada tahap perencanaan yang sama-sama kita intervensi sehingga gap itu tidak terlalu lebar,” jelas Teten.
 
Hal yang dilakukan Bappenas bersama KSP antara lain, optimalisasi belanja kementerian/lembaga, pemanfaatan anggaran pinjaman dan/atau dan hibah luar negeri, dan mekanisme APBN-P untuk tahun berjalan. Mengingat siklus pengendalian KSP juga akan disinergikan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional yang digawangi Bappenas, maka untuk program dan kegiatan pembangunan 2017, KSP sejak awal telah dilibatkan dalam penyusunan RKP 2017.

Ada 12 rencana induk yang sedang digodok KSP yaitu ketahanan pangan, tol laut, Papua, kedaulatan energi, infrastruktur dan pengembangan kawasan perbatasan. Kemudian bantuan sosial, industrialisasi, pariwisata, reforma agraria dan pembangunan desa, bangsa berkarakter dan berdaya saing dan terakhir penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Selain itu, ke depannya hasil pengendalian program prioritas yang dilakukan oleh KSP akan dijadikan umpan balik agar terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menambahkan penyusunan RKP TA 2017 menerapkan prinsip tematik, holistik, terintegrasi, serta pendekatan spasial. Dijelaskan, pendekatan holistik adalah mendekati program presiden dari berbagai kementerian.

“Misalnya pembangunan Papua, kita akan melibatkan semua kementerian yang berhubungan. Sementara pendekatan tematik misalnya ketahanan pangan, maka kita memastikan alokasi kepada kementerian seperti PU, pertanian yang terlibat itu terintegrasi, tidak terpisah-pisah,” jelasnya.