Senin, 31/07/2017 16:15 WIB
Penulis: Tim Red Eltrapost
Bogor - Eltrapost,
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan sikap partainya bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak ikut mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.
Adapun penolakan itu lantaran Gerindra tidak setuju penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk Pilpres 2019 sebesar 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional.
"Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan," ujar Prabowo saat jumpa pers di Pendopo Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Juli 2017.
Dia menjelaskan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN tidak ikut bertanggung jawab atas disahkannya Undang-undang Pemilu oleh DPR pada Jumat 21 Juli lalu. "Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan iya, silakan, mau berkuasa lima tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai," kata Prabowo.
Saat sebelum Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu disahkan, dia mengaku menyampaikan kepada anggota partanya di DPR bahwa Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presiden threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik," ungkapnya.
Sebab, partainya khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak. Maka itu, dia bersama SBY sepakat mengawal perjalanan bangsa ini ke arah yang baik.
"Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rule of the game dan harus adil," tuturnya
Tanggapan Masyarakat
Pernyataan Ketua Umum Gerinda yang tegas menolak adanya ambang batas untuk syarat pencalonan Presiden pada PILPRES 2019 sebesar 20% menandakan Pak Prabowo adalah sosok lelaki Jentlemen dan Demokratis, karena dengan ambang batas 0% membuat semua partai berpeluang untuk mengajukan calon presidennya masing-masing sehingga masyarakat dapat memilih calonnya lebih selektip dan berkualitas ujar salah seorang pengamat Politik di wilayah Jakarta Timur, Amos Situmorang wartawan senior di Koran mingguan terkenal, 31/7/2017.
Selanjutnya menurut Amos S, dengan banyak calon Pak Prabowo harus siap bersaing ketat dan secara fair dengan calon-calon Partai lain untuk mencapai puncak karirnya, jadi bagi Saya, upaya seperti ini di alam Demokrasi harus didukung masyarakat. Jadi ungkapan Prabowo yang tidak mau di tertawakan sejarah harus menjadi acuan para pembuat kebijakan dimasa ini agar sejarah tidak menertawakannya, ujarnya mengakhiri ( Tim Redaksi)
PRABOWO TAK MAU DITERTAWAKAN SEJARAH
Bogor - Eltrapost, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan sikap partainya bersama Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak ikut mengesahkan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.
Adapun penolakan itu lantaran Gerindra tidak setuju penerapan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk Pilpres 2019 sebesar 20% perolehan kursi di DPR atau 25% suara sah nasional.
"Bagi kami setiap upaya mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan," ujar Prabowo saat jumpa pers di Pendopo Kediaman Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis 27 Juli 2017.
Dia menjelaskan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN tidak ikut bertanggung jawab atas disahkannya Undang-undang Pemilu oleh DPR pada Jumat 21 Juli lalu. "Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Kekuasaan iya, silakan, mau berkuasa lima tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai," kata Prabowo.
Saat sebelum Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu itu disahkan, dia mengaku menyampaikan kepada anggota partanya di DPR bahwa Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presiden threshold 20 persen menurut kami adalah lelucon politik," ungkapnya.
Sebab, partainya khawatir demokrasi ke depan bisa dirusak. Maka itu, dia bersama SBY sepakat mengawal perjalanan bangsa ini ke arah yang baik.
"Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika, semangat patuh kepada rule of the game dan harus adil," tuturnya
Tanggapan Masyarakat
Pernyataan Ketua Umum Gerinda yang tegas menolak adanya ambang batas untuk syarat pencalonan Presiden pada PILPRES 2019 sebesar 20% menandakan Pak Prabowo adalah sosok lelaki Jentlemen dan Demokratis, karena dengan ambang batas 0% membuat semua partai berpeluang untuk mengajukan calon presidennya masing-masing sehingga masyarakat dapat memilih calonnya lebih selektip dan berkualitas ujar salah seorang pengamat Politik di wilayah Jakarta Timur, Amos Situmorang wartawan senior di Koran mingguan terkenal, 31/7/2017.
Selanjutnya menurut Amos S, dengan banyak calon Pak Prabowo harus siap bersaing ketat dan secara fair dengan calon-calon Partai lain untuk mencapai puncak karirnya, jadi bagi Saya, upaya seperti ini di alam Demokrasi harus didukung masyarakat. Jadi ungkapan Prabowo yang tidak mau di tertawakan sejarah harus menjadi acuan para pembuat kebijakan dimasa ini agar sejarah tidak menertawakannya, ujarnya mengakhiri ( Tim Redaksi)