Perkataan mengerami adalah kata yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang menekuni kehidupan beternak bangsa burung, karena tujuannya mulia untuk memperbanyak bangsa burung,  seperti mengerami telor Ayam.

Tetapi jika surat laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan wewenang, oleh pejabat yang menangani PENDISTRIBUSIAN BANSOS KEMSOS di daerah dilapor ke KEMENSOS surat tersebut dierami atau dipetieskan oleh TU Persuratan Dirjen Fakir Miskin,  surat tersebut sudah pasti tidak akan ditindaklanjuti pejabat yang berwewenang. Akibatnya  program-program Bansos pusat yang didistribusikan ke daerah akan mudah disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat daerah terkait karena laporan penyalahgunaan jabatan yang mereka lakukan didiamkan pejabat pengawas di Kemensos.

Hal inilah yang dialami media ini tentang surat laporan dugaan pnyalahgunaan Bansos di Kota Pekanbaru RIAU, dimana laporan itu tidak berjalan semestinya karena TU di Dijen Pengelola Fakir Miskin Kemensos MENGERAMI SURAT LAPORAN ITU, dimana surat tersebut sesuai keterangan mereka melalui satpam Kemensos sudah sampai pada 26 Agustus 2020, tetapi masih di TU Dirjen sampai 21 Oktober 2020 saat Pemimpin media ini menindaklanjuti laporan tersebut ( Hampir dua bulan dierami).

Tentang isi surat laporan media ini adalah, hasil investigasi wartawan Kami  di Kota Pekanbaru  ke masyarakat yang menerima Bansos Kemensos di Luar JABODATABEK   sesuai dengan Keputusan Menteri  Sosial No 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penangan Dampak Covid-19, dimana nilai bantuan itu tunai sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan (April, Mei, Juni tahun 2020).

Pengambilan sampel di Kota Pekanbaru ini dengan mengambil sampel sebagai berikut, di pilih dua kecamatan, setiap kecamatan dilih dua kelurahan, dan disetiap kelurahan dan dimasing-masing kelurahan dipilih  dua RT Kelurahan, dari hasil investigasi berdasarkan sampel tersebut ditemukan hasil;

Laporan ke Kemensos ini juga dilaporkan  kepada Walikota Kota Pekanbaru pada bulan September 2020 yang lalu,  tetapi sampai berita ini diberitakan  tidak ada kejelasan  proses penangan laporan  tersebut dari Pemerintah Kota Pekanbaru. (Jannus P/Manuntun S)