Partai NASDEM pada tanggal 3 oktober 2022 yang lalu secara resmi mengumkan ke public calon Presiden untuk PILPRES 2024 mengusung Anis Baswedan mantan Gubernur Prov DKI Jakarta.

    Setelah pengumuman ini sontak perbincangan tentang NASDEM dan Anis menjadi TOP di berbagai media dan lapisan masyarakat, dimana ada yang setuju dan ada yang Kontra, di internal Partai NASDEM sendiri juga demikian dengan mundurnya dua Kader Utama yang berasal dari Bali dan Kalimantan.

    Persoalan pro kontra dalam suatu kebijakan adalah logis dipartai yang dinamis seperti Partai Nasdem tapi akan menjadi catatan khusus dimasyarakat kenapa mundur dua kader utama karena bagaimanapun akan berpengaruh kepada kedudukan Nasdem di kedua daerah itu.

    Diluar Partai Nasdem juga terjadi Kontra pencalonan ini salah satunya Partai Solidaritas Indoneesia (PSI) langsung mendeklarisikan  Ganjar Pranowo, gubernur Prov Jateng menjadi Calon Presiden 2022 dan Yenni, putri mantan Presidenn Gus Dur menjadi Wakilnya. Walaupun ini menjadi pro kontra karena yang dicalonkan bukan kader partainya sama dengan Partai  Nasdem yang mencalonkan Pak Anis, tapi hal ini dianggap sebagi kontra dari pengumuman Nasdem dari eksternal secara resmi.

    Dalam tulisan ini yang akan dibahas bukan masalah pro kontra tersebut tetapi yang di bahas adalah,  Pencalonan Anis Baswedan sebagai calon Presiden oleh Partai Nasdem yang dianggap orang calon Ketua Umum Bapak Surya Paloh, padahal faktanya adalah  untuk memperjuangkan  Anis untuk mendapat satu tiket untuk menuju  Pencapres 2024 dan sekaligus JURUS JITU SURYA PALOH menghidupkan demokrasi agar bergairah tidak dikendalikan kekuatan tertentu saja.

    Permasalahan Anies untuk maju untuk menjadi Capres adalah masalah Konstitusi, dimana di Kontitusi itu berbunyai sebagai berikut; Pencalonan Capres harus diusung satu partai atau gabungan partai, dan Partai pengusung harus mendapat kursi di DPR RI sebanyak 20% kursi. Berdasarkan konstitusi ini hanya PDPI yang memenuhi syarat, sedangkan Pak Anies tidak memiliki Partai atau Ketua Partai.

2. Landasan Teori

    Menurut peraturan  KPU RI Nomor 22 tahun 2018  tentang syarat pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden  harus memenuhi BAB II pasal 5  , yang isinya sebagai berikut;
(1)    Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik  yang dapat mengusulkan bakal Pasangan calon sebagaimana dimaksud  dalam pasal 4 huruf a wajib memenuhi persyaratan;

a.    Memperoleh kursi di DPR paling sedikit 20% 9dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR pada pemilu Terakhir; atau
b.    Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah nasional pada pemilu Terakhir

    Peta kursi Partai Politik di DPR Ri atau di Senaayan terdiri dari 9 Partai, dimana partai-partai yang berhak untuk mencalonkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden adalah Partai yang memiliki kursi di DPR RI itu, yakni, PDIP bisa sendiri sedang yang lain harus menggabungkan dua atau tiga partai agar  dapat mencalonkan Calon Presiden dan wakil Presiden.

    Jumlah persentase kursi di DPR RI adalah sebagai berikut; PDIP 22,26 % Kursi, Partai Golkar 14,78%, Partai Gerinda 13,57%, Partai Nasdem 10,26%, dst.

Dari peta kursi di DPR RI ini jelas mudah terbaca hanya PDIP yang dapat tiket langsung dan tiket dari PDIP sudah diyakini banyak orang dan penulis sendiri akan di  berikan ke Putri Pressiden Ke V, yakni, si Cantik Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI.

    Dari pertemuan yang intensif antara Prabowo dan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, hasil pertemuan itu sudah di sosialisasikan ke publik mereka sepakat akan berkoali dengan pasangan Prabowo dan Muhaimin, tapi belum di deklarasikan tapi tetap diyakini akan terwujud. 

    Sebelum adanya sosialisasi Koalisi Partai Gerinda dan PKB, jauh sebelumnya telah terjadi Koalisi KIB yang terdiri dari Partai Golkar (PG), Partai Persatuan Pembangunan(PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) ditambah kelompok Projo atau gerakan  masa pendukung Presiden Joko Widodo, diperkirakan akan membawa Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Ketua Umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto (Menko Perekonomian) atau tokoh nasional lainnya.

    Pernyataan Bapak surya Paloh diacara Partai Nasdem saat menjaring aspirasi para Kadernya untuk  calon Presiden RI tahun 2024, beliau menyebut,  ada satu partai besar dan berkuasa yang sangat sombong dan tidak mau satu level derajat dengan partai lain sehingga komunikasi tentang Kepemimpinan Nasional kepada mereka jadi macet, pernyataan ini ditenggarai ditujukan kepada PDIP yang diketuai Presiden ke V, Megawati Sukaarno Putri.

    Dari fenomena diatas untuk koalisi  PDIP dengan partai lain kemungkinannya akan tertutup karena sikap Ketua Umum PDIP yang tidak mau komunikasi dengan partai lain untuk membicarakan siapa—siapa yang akan jadi calon Presiden mereka, hal ini kemungkinan terjadi minimal diputaran pertama pemilihan  Presiden

3. Permainan Jitu Politik Surya Paloh, ketua Umum Nasdem

    Dari Sikap Partai Koalisi pendukung pemerintahan Jokowid – Maruf Amin yang kenyataannya sudah menjauh dari Partai Nasdem dengan membentuk koalisi baru dan PDIP masih jalan ditempat tentang pencalonan PILPRES 2024, sebagai Ketua Partai Nasdem Surya Paloh harus bertindak cepat dan tepat agar tidak menjadi Partai Pecundang di pemilihan Legislatif tahun 2024 nanti, karena pemilihan legislatif lah target utama mereka.

    Pengalaman Partai Politik yang ogah-ogahan mencalonkan Presiden dari partainya akan menjadi pecundang di mata masyarakat, hal ini terjadi kepada  Partai Demokrat yang jatuh bebas karena tidak memiliki calon Presiden pada pemerintahan Jokowid, demikian juga PAN, PPP juga tidak mengalami kemajuan karena sejak awal tidak memiliki Capres atau Cawapres.

    Sebagai politisi Senior yang telah lama malang melintang di dunia perpolitikan nasional, dan juga sebagai alumni USU - Medan jurusan FISIPOL,  Pastilah Bapak Surya Paloh bukan tokoh yang mudah di ombang ambing partai lain atau mudah patah arang, dan beliau tidak akan mau menunggu kemurahan hati partai lain, Surya Paloh dengan gagah dan dengan perhitungan yang matang  membuat terobosan membuka penjaringan bakal Calon Presiden dari partainya, dimana calon yang dijaring adalah tokoh nasional dari berbagai latar belakang, terlepas apa latar belakangnya.

    Dari hasil seleksi penjaringan calon bakal Presiden yang di laksanakan Partai Nasdem, terjaring tiga nama, yakni, Anis Baswedan, Jenderal TNI Andika Perkasa, Ganjar Prawono, kemudia ketiga nama itu diberikan peserta Kongres Nasdem ke Surya Paloh untuk dipilih satu dari ketiganya,  oleh Surya Paloh setelah berbulan—bulan di godok akhirnya mengerucut calon Presiden Partai Nasdem menjadi satu, yakni, Bapak Anies Baswedan mantan Gubernur Prov DKI Jaakarta.

    Sehari setelah pengumuman pencapresannya oleh Partai Nasdem , Anies Baswedan melakukann safari politiknya ke berbagai tokoh nasional lintas Agama dan Partai politik bakal calon pengusungnya, yakni, Partai Demokrat dan PKS.

    Gerakan—gerakan Anies ini membuat banyak tokoh Nasional dan politisi senior berdatangan mengatakan dukungan untuk memenangkan Partai Nasdem dan Anies baswedan menjaadi Presiden, salaah satu Tokoh politik terkenal yang datang ke Partai Nasdem adalah politisi senior Partai Golkar Bapak DR Akbar Tanjung.

    Pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI pada tahun 2024 membuat efek yang cukup positip bagi Surya Paloh dan partai Nasdem, dan juga sekaligus untuk menghidupkan  kelangsungan hidup Demokrasi agar bergairah dan dinamis, dan juga sekaligus menggagalkan calon Capres/Cawapres dua calon.

    Keuntungan yang didapat Surya Paloh sebagai tokoh Nasional semakin mendapat legitimasi  dari masyarakat, dimana Pak Surya Paloh berpolitik bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya tetapi bagi kelangsungan kehidupan bangsa ke depan dan keinginan rakyat pemilih, dan juga Pak Surya Paloh diapresiasi keberaniannya mencalonkan Presiden dari Kelompok non Jawa dari Partainya.

    Keuntungan tersendiri bagi  Partai Nasdem yang berani mencalonan Anies ini, menjadikan Partai Nasdem menjadi  rumah baru bagi kaum muslim di luar Orang Jawa karena suara mereka secara sosial politik selama ini  diwakili kelompok Mayoritas muslim seperti NU dan Muhammadia,  Partai politik representasi mereka adalah  PKB, PAN, PPP dan PKS.

    Pencalonan Anies sebagai Presiden yang berlatar belakang Intelektual menjadikan Nasdem menjadi salah satu wadah baru bagi kaum Intelektual di daerah – daerah non pulau Jawa terutama di Ibukota Provinsi-provinsi yang ingin berkecimpung menjadi Caleg DPRD Tingkat Provinsi, karena Partai Nasdem memberi ruang bagi kaum Intektual berkiprah di Partai Nasdem tanpa biaya mahar yang sangat mahal karena Partai Nasdem mencanangkan pencalonan legislatip  dan  Presiden tanpa mahar.

    Dengan langkah mantap  Surya Paloh mengeluarkan jurus jitu politiknya ditengah – tengah hiruk pikup polarisasi yang dibentuk elit –elit Status Quo agar mereka tetap berkuasa, Surya Paloh bagaikan Elang Sumatera menghentakkan sayapnya ke angkasa nusantara dengan mendeklarasikan paling awal siapa calon Presiden RI tahun 2024, yakni Anise Baswedan, akibatnya peta koalisi politik nasional makin jelas  tergambar di masyarakat, hal ini membuat manuver malu—malu kucing seperti perawan desa  yang jual mahal mau dilamar pemuda untuk jadi pengantinnya menjadi buyar berantakan sehingga para elit-elit Partai lain yang bemenuver tidak laku lagi akhir jadi Kebangkaran Jenggot.