Berita Terkait Ekonomi

  • Kamis, 31/10/2019 19:38 WIB Kategori Ekonomi Legislator Minta Pemerintah Hentikan Impor Tembakau Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menaikkan tarif cukai rokok untuk tahun depan rata-rata sebesar 23 persen berlaku mulai 1 Januari 2020. Kenaikan ini tertuang dalam Peaturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang diteken pada 18 Oktober 2019. Dalam PMK tersebut, diatur berbagai besaran tarif cukai dan harga
  • Senin, 16/04/2018 19:59 WIB Kategori Ekonomi OMPUNG – OMPUNG DIPERKOSA DI DESA MATIO TOBASA TAPI MEREKA TIDAK MENGETAHUI SIAPA PELAKUNYA Sekumpulan Ompung-Ompung dari  Desa Matio  kecamatan balige kabupaten tobasa sumut pada hari  senin 2 April 2018 yang lalu pergi ke Dinas Sosial Kabupaten Tobasa untuk mengetahui siapa yang memperkosa hak-hak mereka sehingga tidak mendapat beras yang diperuntukkan  Presiden  Joko Widodo kepada mereka. Ompung-Ompung ini adalah Nenek tua yang telah lama menjanda tetapi
  • Sabtu, 13/01/2018 13:50 WIB Kategori Ekonomi Wakil Presiden Intruksikan Bulog Menggelar Operasi Pasar Untuk menstabilkan harga, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menginstruksikan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengeluarkan semua stok beras yang dimiliki dan menggelar operasi pasar.Wapres menyampaikan hal ini saat jumpa pers usai memimpin rapat menanggapi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok akibat perubahan cuaca di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa
  • Sabtu, 03/06/2017 18:16 WIB Kategori Ekonomi Kepala BPN Diminta mengevaluasi Kinerja Kabag Humas Agar Tidak Mengecewakan Masyarakat Yang Melapor Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN diminta dengan hormat agar mengevaluasi kinerja Kabag Humas agar tidak mempermalukan institusi ini termasuk Menteri sendiri, karena Laporan Masyarakat yang ditugaskan oleh Ka Biro Hukum kepadanya untuk menuntaskan masalah malahan makin tidak jelas penyelasaiannya.    Pada 4 April 2017 yang lalu Pemimpin Umum/Redaksi Media ini mengirim surat
  • Senin, 29/02/2016 21:38 WIB Kategori Ekonomi DIMINTA KEPALA PERWAKILAN BPK WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA JANGAN ASAL – ASALAN MENJAWAB SURAT WARTAWAN Kepala Perwakilan BPK Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebelum menjawab surat konfirmasi wartawan, seharusnya membaca dulu Undang – Undang PERS, atau bertanya kepada orang yang mengerti hukum agar jawabannya tidak  membawanya kepermasalahan baru seperti mengajak Pers memusuhinya.    Pernyataan diatas adalah sebagai peringatakan ke pejabat public yang lain agar tidak menjawab surat

Pages