Berita Terkait Nasional
-
Senin, 27/06/2016 20:31 WIB Kategori Nasional Presiden RI Diminta Memerintahkan Bupati Kotawaringin Timur Menyelesaikan Sengketa Tanah Rakyat Dengan Pengusaha Perkebunan
Presiden RI Bapak Jokowidodo diminta memerintahkan Bupati Kotawaringin Timur turun tangan langsung menyelesaikan permasalahan dugaan penyerobotan Tanah rakyat oleh Pengusaha Perkebunan agar hak – hak Rakyat tidak terzolimi para Pengusaha Kaya Raya. Pernyataan diatas adalah permintaan Bardiansyah yang mengaku Tanahnya diserobot oleh Pengusaha -
Minggu, 12/06/2016 19:59 WIB Kategori Nasional Presiden Joko Widodo Melakukan Pemancangan Tiang Proyek PLTU Lontar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan groundbreaking atau pemancangan tiang pertama proyek PLTU Lontar 1 x 315 megawatt (MW). Jokowi mengatakan, dalam sepekan ini pemerintah akan fokus pada proyek listrik.“Mau konsentrasi ke listrik, ke listrik. Karena kalau enggak kita kawal betul, enggak lihat ke lapangan betul, proyek 35.000 megawatt tidak tercapai. 35.000 megawatt itu bukan -
Jumat, 20/05/2016 20:54 WIB Kategori Nasional KEPALA UNIT BRI BANTAR GEBANG CABANG BEKASI PERLU DIAWASI KINERJANYA DALAM MEMBERI KREDIT KUR AGAR TEPAT SASARAN
Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi $ UKM agar mengawasi kinerja Kepala Unit BRI Bantar Gebang agar Kredit Usaha Rakyat yang dititip Pemerintah untuk diberikan ke Usaha Mikro, Kecil, dan Mengah tepat sasaran. Pernyataan diatas adalah kritikan media ini atas kinerja mereka yang diduga berusaha menghalang – halangi permohonan masyarakat -
Sabtu, 09/04/2016 18:12 WIB Kategori Nasional KPK Periksa Sudung Situmorang, Kajati DKI Sampai Pagi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyidiknya telah memeriksa dua orang dari Kejaksaan Tinggi terkait dengan suap yang dilakukan PT Brantas Abipraya (Persero). "Semalam sudah pemeriksaan awal dua saksi Kejati sampai jam 5 pagi," kata Agus di gedung KPK, Jumat, 1 April 2016.Agus mengatakan kedua orang itu adalah Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung -
Minggu, 14/02/2016 20:29 WIB Kategori Nasional “KEJARI JAKARTA BARAT PANGLIMA PERANG KEJAKSAAN MELAWAN UNDANG-UNDANG PERS DAN KIP”?
Kejari Jakarta Barat diminta agar hati-hati memberI wewenang kepada KASI INTEL MEWAKILINYA untuk menjawab PERS, supaya tidak ketahuan keburukan menegemen intitusinya, sehingga masyarakat menilai KEJARI sebagai Panglima Perang Kejaksaan melawan Undang-Undang Pers dan KIP. Pernyataan diatas adalah temuan media ini dari keterangan Staf Kasi Intel yang