Berita Terkait Politik

  • Sabtu, 10/09/2016 20:33 WIB Kategori Politik Pertemuan Jokowi dan Duterte Hasilkan Tiga Kesepakatan Ini Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina menyepakati tiga hal setelah melakukan pertemuan bilateral selama kurang lebih dua jam pada hari ini, Jumat, 9 September 2016. Kesepakatan itu di antaranya menyelesaikan perkara calon jemaah haji Indonesia yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor Filipina.“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Duterte terhadap 177 orang calon haji
  • Rabu, 16/03/2016 22:51 WIB Kategori Politik “KEPALA PERWAKILAN BPK DKI JAKARTA DIDUGA KERAS MENANTANG UNDANG-UNDANG PERS”? Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta diminta agar jangan keras kepala untuk tidak menjawab surat konfirmasi PERS, karena menjawab pertanyaan wartawaan adalah kewajiban para pejabat Negara sesuai TUPOKSINYA. Dimana Kepala Perwakilan BPK harus sadar sebagai pejabat Negara yang digaji Negara dari APBN.    Pernyataan diatas sebagai peringatan keras kepada Kepala Perwakilan BPK
  • Sabtu, 12/03/2016 23:46 WIB Kategori Politik Bappenas-KSP Pastikan Nawacita Jadi Acuan RPJMN dan RKP Pemerintah berkomitmen menjadikan Nawacita sebagai ruh dalam pembangunan nasional. Nawacita yang merupakan janji Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari lembaga kepresidenan
  • Senin, 08/02/2016 22:03 WIB Kategori Politik Komisi III Apresiasi Kinerja Kemenkumham  Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di tahun 2015. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly memaparkan kinerja yang telah dilakukan Kemenkumham selama satu tahun. Menurut anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI
  • Senin, 08/02/2016 21:23 WIB Kategori Politik KPK Tahan Empat Tersangka OTT Suap Anggota DPR Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan keempat tersangka, yaitu DWP (Anggota DPR RI Periode 2014 – 2019), JUL (Swasta), DES (Swasta) dan AKH (Direktur PT WTU).   

Pages