Berita Terkait Hukum
-
Sabtu, 02/06/2018 18:47 WIB Kategori Hukum Kejari Tobasa Harus Serius Menindaklanjuti Laporan Penyalahgunaan Raskin
Kejari Tobasa seharusnya cepat tanggap terhadap laporan masyarakat tentang penyalagunaan penerimaan raskin dan harus serius menindaklanjutinya agar masyarakat Tobasa tidak memberi stigma negatip terhadap Kejari Tobasa. Hal ini diungkapkan agar Kejari jangan tidur atau lelet menangani laporan media ini tentang penyalahgunaan raskin. Pada edisi senin 16/04/2018 19:59 media ini -
Senin, 26/03/2018 19:25 WIB Kategori Hukum Sentra Pelayanan Pengaduan Masyarakat Polres Tobasa Menolak Pengaduan Masyarakat
Kapolri perlu membimbing watak dan kemampuan berpikir Kapolres Tobasa dan jajarannya agar bersedia menerima pengaduan masyarakat yang datang mengadu ke SPK Polres Tobasa. Hal ini diungkapkan ketika Kabiro media ini mengadukan seseorang yang menurutnya menghina dan mencemarkan nama baiknya di facebook di tolak oleh tim SPK POLRES TOBASA SUMUT. Pada Senin 26 Maret 2018, Antara jam -
Minggu, 21/01/2018 01:57 WIB Kategori Hukum Pemberitahuan Dari Redaksi Media Online Elang Utara Post
Sehubungan Kantor Redaksi Media Online telah pindah dari alamat lama ke alamat baru, diminta kepada semua pihak yang melakukan surat menyurat dengan media ini agar menghubungi alamat Baru.Kartu Pers dan surat-surat yang telah dibuat tetap berlaku sampai habis masa waktunya. Demikianlah surat pemberitahuan ini dibuat.- Alamat Lama: Jl Raya Cilangkap No 60 (Dpn Argo Wisata) -
Minggu, 14/01/2018 13:08 WIB Kategori Hukum KPK Menahan Mantan Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi
KPK menahan mantan pengacara Setya Novanto,
Fredrich Yunadi seusai diperiksa sebagai tersangka tindak pidana dengan sengaja
mencegah, merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek
KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto.
Fredrich keluar sekitar pukul 11.05 WIB dari gedung KPK Jakarta setelah
ditangkap dan dibawa ke gedung itu pada sekitar pukul 00.05 WIB. Ia ditahan -
Selasa, 14/11/2017 13:45 WIB Kategori Hukum “Kejaksaan Agung Dan DPR RI Diminta Membayar Royalti Kepada Kasi Pidum Dan Satpam Kejari Jakarta Selatan Atas Keberhasilan Mereka Menghalangi Wartawan Untuk Konfirmasi”
Kejagung dan DPR RI agar membayar Royalti melalui APBN kepada Kasi Pidum Pidum dan Satpam Kejari Jakarta Selatan atas keberhasilan mereka membuat dan melaksanakan dengan baik metode menghalangi-halangi wartawan untuk konfirmasi suatu kasus tindak pidana. Tujuannya agar seluruh Kejari seluruh Indonesia bebas untuk meniru metode ini. Ungkapan diatas adalah