Berita Terkait Hukum

  • Sabtu, 14/11/2015 16:31 WIB Kategori Hukum ICW kritik penunjukan Jamintel baru  - Jabatan internal di Kejaksaan Agung (Kejagung) akan dirombak pada Jumat (30/10) besok. Presiden Joko Widodo pun merestui nama-nama tersebut yang sebelumnya diusulkan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sayangnya, sejumlah nama tersebut dinilai tidak kapabel dan berkualitas yang dipilih politisi Nasdem tersebut. Sejumlah pejabat eselon I yang akan di rotasi adalah, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang
  • Jumat, 16/10/2015 00:48 WIB Kategori Hukum Menko Polhukam: Tidak Ada Pelemahan, Presiden Jokowi Menginginkan KPK Tetap Kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Pertahanan dan Keamanan (Menko Polhukam) memberikan tanggapan terkait pro kontra di masyarakat mengenai usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Presiden tidak ingin ada pelemahan KPK, Presiden menginginkan KPK tetap menjadi badan yang kuat yang bisa melakukan penindakan terhadap kasus korupsi,” tegas Luhut
  • Senin, 07/09/2015 12:45 WIB Kategori Hukum KEJARI JAKARTA SELATAN DIMINTA AGAR SUNGUH-SUNGUH MENJAWAB SURAT KONFIRMASI PERS Kejari Jakarta Selatan diminta agar sungguh-sunguh untuk melaksanakan seluruh undang-undang yang ada di Negara ini, karena sebagai penegak hukum KEJARI dan jajarannya harus menjadi garda terdepan untuk melaksanakan seluruh undang-undang, jangan hanya melaksanakan undang-undang yang hanya menguntungkan intitusinya.    Pernyataan diatas sebagai sentilan media ini kepada Intitusi
  • Senin, 07/09/2015 12:43 WIB Kategori Hukum KEJARI JAKARTA SELATAN DIMINTA AGAR SUNGUH-SUNGUH MENJAWAB SURAT KONFIRMASI PERS Kejari Jakarta Selatan diminta agar sungguh-sunguh untuk melaksanakan seluruh undang-undang yang ada di Negara ini, karena sebagai penegak hukum KEJARI dan jajarannya harus menjadi garda terdepan untuk melaksanakan seluruh undang-undang, jangan hanya melaksanakan undang-undang yang hanya menguntungkan intitusinya.    Pernyataan diatas sebagai sentilan media ini kepada Intitusi
  • Senin, 06/07/2015 16:29 WIB Kategori Hukum KEJATI PROVINSI DKI JAKARTA TELAH DIADUKAN PEMRED MEDIA INI KE KABARESKRIM MABES POLRI DAN PRESIDEN     Kejati Provinsi DKI Jakarta telah diadukan Pemred Media ini ke kabareskrim MABES POLRI  dan Presiden, pengaduan ini dibuat agar  Kejati dan pejabat hukum yang lain sadar, di Negara Demokrasi ini mereka juga objek hukum yang dapat dipidanakan karena sama semua orang dimuka hukum.    Pengaduan ini didasari karena KEJATI dan jajarannya dinilai tidak

Pages